Buronan BLBI yang setor dana ke Yayasan milik SBY

Senin, 28/12/2009 14:59 WIB
Membongkar Gurita Cikeas
Bibit Benarkan Aliran Dana dari Joko Tjandra ke Yayasan Tim SBY
Rachmadin Ismail, ndr – detikNews

Jakarta – Dalam buku Membongkar Gurita Cikeas milik George Aditjondro disebutkan ada aliran dana dari buronan BLBI Joko S Tjandra ke Yayasan Kesetiakawanan dan Kepedulian yang terhubung dengan SBY. Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto membenarkan hal tersebut.

“Memang ada,” kata Bibit usai mendatangi markas Slank di Gang Potlot, Duren Tiga, Jakarta Selatan, Senin (28/12/2009).

Menurut Bibit, informasi itu sudah pernah ia sampaikan dalam berita acara pemeriksaan pada kepolisian saat dituduh melakukan penyalahgunaan wewenang terhadap Joko S Tjandra. Atas dasar itu, Bibit mencabut surat cegah Joko ke luar negeri karena tidak berhubungan dengan kasus Artalyta.

“Sudah saya sampaikan itu di BAP,” imbuhnya.

Bibit menegaskan, temuan itu tidak ditindaklanjuti karena hubungannya individu dengan individu. Tidak ada kaitannya dengan perkara korupsi yang dilakukan pejabat negara.

“Kalau privat dengan privat kan nggak ada aturannya. Kita nggak bisa telusuri lebih
jauh,” tutupnya.

Yayasan Kesetiakawanan dan Kepedulian dipegang Djoko Suyanto
 yang menjabat sebagai Dewan Pembina, dan sekarang menjabat sebagai Menko Polhukam. Djoko saat kampanye dulu menjabat sebagai Wakil Ketua Tim Sukses pasangan SBY-Boediono.

George, di dalam bukunya menjelaskan ada aliran dana tidak jelas di beberapa yayasan yang terafiliasi dengan SBY dan Ani Yudhoyono. Untuk itu perlu dilakukan audit independen terhadap yayasan-yayasan tersebut. Sedang Djoko Suyanto diketahui saat pemilu menjadi Wakil Ketua Tim sukses pasangan SBY-Boediono. (mad/ndr)

Jumat, 07/10/2011 17:25 WIB
Cek Dugaan Hotel Milik Djoko Tjandra, Tim Khusus Polri Terjun ke Bali
Mega Putra Ratya – detikNews

Jakarta – Polri membentuk tim khusus untuk menyelidiki keberadaan hotel di Bali yang diduga dibangun oleh buronan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Djoko Soegiarto Tjandra. Tim khusus tersebut bahkan sudah berangkat ke Bali untuk mengecek kebenaran informasi itu.

“Tim itu baru berangkat kemarin, kita tunggu hasilnya,” ujar Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Anton Bachrul Alam kepada wartawan di kantornya, Jl Trunojoyo, Jakarta Selatan, Jumat (7/10/2011).

Dijelaskan Anton, tim khusus tersebut beranggotakan 10 orang anggota Polri. Tim tersebut akan melakukan penelusuran langsung ke lokasi untuk mengetahui kebenaran informasi keberadaan hotel milik Djoko Tjandra tersebut.

“Kalau ada, gimana bisa buat hotel di sana. Kita kerjasama dengan Polda Bali,” imbuhnya.

Menurut informasi hotel tersebut atas nama anaknya, pak ? “Belum tahu, masih lidik,” jawab Anton.

Sebelumnya diberitakan, Bali dikejutkan dengan temuan soal buronan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Djoko Soegiarto Tjandra yang bisa membangun hotel di kawasan Kuta Selatan. Adalah Komisi I DPRD Bali yang mendapatkan keterangan itu saat inspeksi mendadak. “Rumor di masyarakat yang menyebutkan seorang buronan membangun hotel di Bali ternyata benar adanya,” kata Ketua Komisi I DPRD Bali Made Arjaya, Jumat (30/9).

Arjaya mengatakan Hotel Mulia dibangun oleh buronan BLBI Djoko Tjandra. Dia membangun Hotel Mulia seluas 26 hektar di Desaa Peminge, Sawangan, Kuta Selatan. Hotel milik buronan yang kabur ke Singapura itu dibangun oleh PT Mulia Graha Tata Lestari. Kepastian Djoko Tjandra membangun hotel diketahui setelah Ketua Pansus Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Bali Wayan Disel Astawa dan Arjaya menggelar sidak ke lokasi pembangunan hotel, pada Kamis (29/9/2011).

Terhadap hal ini, Polri pun membentuk tim khusus untuk menyelidiki kebenaran informasi tersebut. “Kita bentuk tim untuk lidik apakah hotel itu milik dia,” ujar Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Anton Bachrul Alam di kantornya, Jl Trunojoyo, Jakarta, Kamis (6/10).

Jejak Djoko Tjandra Pengemplang BLBI
Jumat, 30 September 2011 17:15:00 WIB | Kategori: Hukum | Telah dibaca 48 kali

Komhukum (Jakarta) – Djoko S. Tjandra pembangun perusahaan dengan bendera PT. Era Giat Prima (EGP) bekibar dengan jaringan bisnis sebanyak 41 perusahaan di dalam dan luar negeri. Pengusaha kakap itu sempat tersandung kasus cessie beberapa bank yang kemudian divonis bebas oleh pangadilan.

Djoko alias Tjan Kok Hui, pria kelahiran Sanggau 27 Agustus 1950, sempat menjadi buah bibir karena fee atas cessie senilai setengah triliun lebih. Djoko memang identik dengan Grup Mulia yang memiliki bisnis inti properti. Kongsi empat bersaudara yakni Tjandra Kusuma (Tjan Boen Hwa), Eka Tjandranegara (Tjan Kok Hui), Gunawan Tjandra (Tjan Kok Kwang), dan Djoko S Tjandra sendiri didirikan pada 1970.

Dekade 1990-an, Grup Mulia makin cemerlang saat dipegang oleh Djoko. Bapak empat anak yang pintar ngomong ini menjadi komandan utama pada kepemilikan properti perkantoran seperti Five Pillars Office Park, Lippo Life Building, Kuningan Tower, BRI II, dan Mulia Center.

Grup Mulia semakin menggurita hingga mampu membangun sebanyak 41 anak perusahaan di dalam dan luar negeri. Selain properti, grup yang pada 1998 memiliki aset Rp. 11,5 triliun itu merambah sektor keramik, metal dan gelas.

Terkait dengan cessie, nama Djoko bersanding dengan Setya Novanto, pengusaha yang juga (waktu itu) Wakil Bendahara Golkar yang sangat dekat dengan penguasa. Dari sinilah kasus itu semakin mencuat. Soalnya, kongkalikong semakin terbangun untuk memburu duit fee terlembaga dengan keikutsertaan PT. Era Giat Prima (EGP), perusahaan bikinan Djoko dan Setya.

Pada 11 Januari 1999, ada perjanjian cessie Bank Bali ke BDNI (Bank Dagang Nasional Indonesia) sebesar Rp. 598 miliar dan BUN (Bank Umum Nasional) sebesar Rp. 200 miliar antara Bank Bali dan PT EGP.

Selanjutnya, 3 Juni 1999 BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) menginstruksikan transfer dana dari rekening Bank Bali di Bank Indonesia ke sejumlah rekening berjumlah Rp. 798 miliar secara bersamaan. Dengan rincian, Rp. 404 miliar ke rekening PT. EGP di Bank Bali Tower, Rp. 274 miliar ke rekening Djoko S Tjandra di BNI Kuningan, dan Rp. 120 miliar ke rekening PT. EGP di BNI Kuningan.

Setelah tagihan itu cair, PT. EGP menulis surat ke BPPN. Isi surat itu adalah permintaan agar kewajiban PT. BUN kepada Bank Bali sebesar Rp. 204 miliar dan bunga sebesar Rp. 342 miliar dibayarkan kepada PT EGP. Lalu, PT. EGP mendapat fee tadi sebesar Rp. 546,468 miliar.

Namun karena kasus ini keburu mencuat ke permukaan dan Direktur Utama EGP Djoko S Tjandra dimeja-hijaukan, akhirnya PT EGP mengembalikan dana tersebut ke Bank Bali.

Ternyata dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terdakwa korupsi Djoko S Tjandra divonis bebas. Setelah keluar putusan ini PT. EGP menggugat ke PTUN agar BPPN mencabut pembatalan perjanjian cessie dan menyerahkan dana tersebut ke PT. EGP. Kemudian, pada Maret 2002 gugatan PT. EGP tersebut ditolak MA.

Pada 12 Juni 2003 Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengirim surat kepada direksi Bank Permata agar menyerahkan barang bukti berupa uang Rp. 546,468 miliar tadi. Permintaan ini akhirnya tak terwujud dengan keluarnya putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang memenangkan BPPN.

Sementara itu, Kemas Yahya Rahman yang waktu itu menjabat sebagai Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung kala itu pernah mengatakan pihaknya akan mempertimbangkan secara hati-hati tentang rencana eksekusi dana Rp. 546,468 miliar di Bank Permata. keputusan itu diambil menyusul pernyataan Ketua MA Bagir Manan (waktu itu) soal dana cessie Bank Bali.

Kejaksaan akan mempelajari terlebih dulu secara detail putusan kasasi MA atas kasus Bank Bali yang melibatkan dua terdakwa. Pasalnya, putusan kasasinya saling berbeda.

Perkara dengan terdakwa Djoko S Tjandra akhirnya diputus bebas. Putusan ini berkonsekuensi dana cessie harus dieksekusi dikembalikan ke PT. EGP.

Setelah menghilang beberapa saat, nama Djoko S. Tjandra sempat mencuat ketika pengadilan memproses Artalyta Suryani yang diseret ke meja hijau karena menyuap jaksa Urip Tri Gunawan. Dalam kasus tersebut muncul nama “Joker” dalam rekaman percakapan antara Artalyta dengan Kemas Yahya Rahman sehari sebelum Urip Tri Gunawan dicokok KPK.

Kini nama Djoko muncul lagi. Komisi I DPRD Bali mencium jejaknya di Kuta Selatan. Tepatnya di kawasan Sawangan, sedang dibangun sebuah hotel mewah Mulia yang diduga milik Djoko S Tjandra. (K-2)

YAYASAN KESETIAKAWANAN DAN KEPEDULIAN
http://ykdk.or.id/tentang.htm
SUSUNAN PENGURUS YKDK

DEWAN PEMBINA :
Djoko Suyanto
Purnomo Yusgiantoro
Sutanto
Muhammad S Hidayat

DEWAN PENGAWAS : Atmo Sardjono Soebowo Prasetio

DEWAN PENGURUS :

Ketua Umum : Arwin Rasyid
Wakil Ketua Umum : Agustian Partawidjaja
Sekretaris Umum : Nenny Sri Utami
Wakil Sekretaris : Setiawan Ambardy
Bendahara Umum : Dessi Natalegawa
Wakil Bendahara : Dessy Deswita
Kepala Hubungan Masyarakat : Rully Novidi Amrullah

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: