Wacana Pembubaran KPK, Dinilai Bentuk Serangan Balik Koruptor

Wacana Pembubaran KPK, Dinilai Bentuk Serangan Balik Koruptor
Selasa, 04 Oktober 2011 | 19:59 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta – Wacana pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi yang dilontarkan sejumlah kalangan DPR dinilai sebagai bentuk serangan balik terhadap upaya pemberantasan korupsi. “Saya percaya betul, isu pembubaran KPK merupakan bagian dari skenario Corruptor Fight Back,” ujar Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Muchtar, 4 Oktober 2011.

Wacana pembubaran KPK dilontarkan politisi Partai Keadilan Sejahtera, Fachri Hamzah. Ia menilai kewenangan KPK yang begitu besar bertabrakan dengan prinsip demokrasi dan karenanya patut dibubarkan.

Menurut Zainal, wacana pembubaran KPK bukanlah hal baru yang dilontarkan politisi di Senayan. Isu itu acap kali mencuat bersamaan proses penyelidikan KPK yang dijalankan KPK atas sejumlah anggota DPR.

“Ini bukan fenomena baru. Kalau dilacak ke belakang, isu seperti itu sebenarnya kerap dilontarkan kalangan anggota DPR. Maka sebenarnya tidak ada yang aneh. Yang aneh itu hanya otaknya DPR,” kata Zaenal.

Zainal menjelaskan, pembubaran KPK tidaklah bisa sembarang dilakukan. “Kalau DPR merasa bisa membubarkan KPK tanpa mengakomodasi suara masyarakat, maka kita patut mempertanyakan legitimasi DPR,” ujarnya.

Kecaman juga datang dari peneliti LIPI, Ikrar Nusa Bhakti. Menurut dia, wacana tersebut merupakan ancaman bagi proses demokratisasi. “Jika DPR merasa lebih berkuasa, maka ini lampu merah bagi demokrasi,” katanya.

Ikrar berpendapat wacana pembubaran KPK hanya akan menambah terpuruknya citra DPR di mata masyarakat. “Bahkan juga terhadap orang yang bersangkutan dan partai yang menjadi kendaraan mereka,” ujarnya.

Bagi masyarakat secara luas, kata Ikrar, isu korupsi merupakan agenda besar demokrasi yang perlu mendapat penanganan secara serius. “Karena korupsi itu merupakan perampokan uang rakyat. Dan itu harus dilawan,” katanya.

Menurut Ikrar, penegakan hukum atas kasus tersebut tidaklah bisa sepenuhnya dipercayakan kepada lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. “Dengan kondisi yang ada sekarang, KPK tetap diperlukan,” ujarnya.
http://www.tempointeraktif.com/hg/hu…359876,id.html

“Serang(-an) Balik Mafia Anggaran”
Senin, 03 Oktober 2011 09:29:24

Badan Anggaran DPR melakukan serangan balik pascapemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap pimpinan Badan Anggaran terkait dengan kasus korupsi yang diduga melibatkan anggota DPR (20/9). Padahal, secara substansi, pemeriksaan yang dilakukan KPK hanya untuk mengonfirmasi proses penganggaran yang dilakukan oleh alat kelengkapan DPR tersebut.

Serangan balik itu berupa penolakan melanjutkan proses pembahasan anggaran tahun 2012. Hal tersebut secara jelas tertuang dalam surat bernomor 118/BA/DPR RI/IX/2011 bertanggal 21 September 2011 yang ditujukan ke pimpinan DPR. Sikap ini bisa dianggap sebagai bentuk resistensi DPR secara kelembagaan terhadap proses penegakan hukum yang sedang dilakukan KPK. Indikasi ini kian menguatkan keberadaan mafia anggaran di tubuh lembaga yang ”katanya” representasi rakyat.

Jika diselisik ke belakang, praktik mafia anggaran di DPR mulai terkuak pascapengakuan Wa Ode Nurhayati, yang juga anggota Badan Anggaran DPR. Dalam keterangannya disebutkan, akar masalah dari praktik mafia anggaran adalah adanya keterlibatan unsur pimpinan dalam tubuh DPR, baik pimpinan DPR sendiri maupun pimpinan alat kelengkapan DPR, terutama Badan Anggaran.

Maka, sangat wajar ketika KPK memeriksa beberapa unsur pimpinan Badan Anggaran yang terkait dengan kewenangannya. Secara hukum, hal itu tidak keliru karena setiap orang memiliki kewajiban yang sama di hadapan hukum, termasuk anggota DPR. Terkuaknya keterlibatan pimpinan DPR dalam praktik mafia anggaran menuai ”serangan balik” dari pihak yang merasa ”disentil” dengan melaporkan Wa Ode Nurhayati ke Badan Kehormatan DPR. Bahkan, beberapa waktu lalu muncul selentingan isu yang menyebutkan bahwa yang bersangkutan memiliki transaksi mencurigakan.

Di sisi lain perlu juga dicermati, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bertanggal 21 September 2011 atas nama Mindo Rosalina Manulang, terdakwa kasus suap pembangunan wisma atlet SEA Games, menyebutkan bahwa aliran dana tidak hanya mengalir ke tersangka lain, yakni Nazaruddin, tetapi juga mengalir ke sejumlah anggota DPR dan pejabat di daerah.

Putusan pengadilan ini seyogianya ditelusuri untuk mengungkap keterlibatan aktor lain yang menikmati dana haram tersebut. Pembelajarannya dapat dilihat dari kasus cek perjalanan dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior BI yang menjerat hampir semua anggota DPR yang ikut menikmati aliran dana. Intinya, memanfaatkan satu ”tikus” sekecil apa pun untuk menangkap ”tikus” lain.

Serangan balasan

Langkah politik yang dilakukan Badan Anggaran dengan mengirimkan surat pengembalian pembahasan RAPBN 2012 kepada pimpinan DPR berbuah inisiatif untuk melakukan rapat konsultasi yang akan dilakukan dengan pimpinan KPK. Langkah ini dicurigai sebagai upaya Badan Anggaran berlindung di balik jabatan politiknya dan menghindar dari proses hukum yang sedang dilakukan KPK.

KPK perlu mewaspadai pemanfaatan forum rapat konsultasi yang akan dijadikan sebagai bentuk ”tawar-menawar” yang dapat berujung pada ”mandulnya” penegakan hukum oleh KPK. Apalagi, forum ini digunakan untuk memproteksi anggota DPR dari pemeriksaan yang akan dilakukan.

Serangan balik mafia anggaran ini harus dijawab oleh KPK dengan ”serangan balasan” untuk menunjukkan bahwa KPK tak bisa diintervensi pihak mana pun, termasuk DPR. Hal tersebut dilakukan dengan tetap melanjutkan pemeriksaan terhadap orang-orang yang diduga terlibat dalam kasus ini.

Kewenangan di bidang anggaran secara konstitusional dijalankan DPR melalui alat kelengkapan, yaitu Badan Anggaran. Badan Anggaran tentunya jadi bagian dari institusi yang paling mengetahui bagaimana proses penganggaran itu berjalan, termasuk bagaimana praktik mafia anggaran tersebut menjamur.

Secara institusional, jika DPR merasa pemeriksaan terhadap anggota Badan Anggaran menyebabkan terganggunya proses pembahasan anggaran, mekanisme pergantian anggota Badan Anggaran jadi hal yang paling mungkin dilakukan. Dengan begitu, ke depan tak perlu ada alasan ”mengada-ada” bahwa pemeriksaan oleh KPK mengganggu proses pembahasan anggaran.

Pemeriksaan oleh KPK terhadap proses penganggaran di Badan Anggaran menjadi titik awal untuk memperbaiki proses dan mekanisme penganggaran yang selama ini menyebabkan tumbuh suburnya praktik mafia anggaran. Penting untuk tetap mempertahankan Badan Anggaran sebagai alat kelengkapan yang bersifat tetap di DPR, tetapi dengan memperbaiki sistem di dalamnya. Ibarat membunuh ”tikus”, tetapi tidak dengan membakar ”lumbungnya”.
Reza Syawawi, Peneliti Hukum dan Kebijakan Transparency International Indonesia
http://cetak.kompas.com/read/2011/09…mafia.anggaran

75 Kampus Tolak Wacana Pembubaran KPK

Jakarta, Rabu, 03/08/2011 00:06 WIB – Wacana pembubaran KPK ditolak mahasiswa 75 kampus. Jaringan mahasiswa yang tergabung dalam Indonesian Integrity Education Network (I-IEN), menilai seharusnya KPK justru diperkuat, bukan dilemahkan. “Dengan berbagai capaian yang diraih berkat adanya KPK, institusi penting ini seharusnya dipertahankan dan diperkuat, bukan justru sebaliknya dilemahkan atau bahkan dibubarkan,” ujar anggota Dewan Nasional I-IEN, Natalia Soebagio dari UI Centre for the Study of Governance dalam keterangan pers yang diterima redaksi detikcom, Selasa (2/8/2011).

I-IEN meminta agar Presiden SBY, serta para wakil rakyat di DPR memberikan dukungan politik pada KPK. Pemerintah juga perlu memberikan akses yang seluas-luasnya bagi KPK untuk melakukan pemberantasan korupsi. “Kami meminta DPR memberikan dukungan politik atas pelaksaan tugas KPK dan memperkuat sistem pencegahan korupsi di internal DPR agar kasus-kasus korupsi politik dapat ditangkal sejak dini oleh DPR dan dapat memperbaiki citra lembaga perwakilan rakyat.”

Menurut I-IEN, pembubaran KPK malah akan memperburuk kondisi di Indonesia. Korupsi dalam berbagai bidang diperkirakan akan semakin subur. I-IEN adalah jaringan kerja pendidikan tinggi di Indonesia yang terdiri dari 75 kampus dari seluruh Indonesia. Anggotanya antara lain adalah mahasiswa dari UI, UGM, Universitas Andalas, UIN Makassar dan lainnya.
http://www.detiknews..com/read/2011/…pembubaran-kpk

Wacana Pembubaran KPK Sakiti Hati Rakyat
Selasa, 04 Oktober 2011 00:16 WIB

JAKARTA–MICOM: Fraksi Partai Demokrat menolak ide pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena jika itu dilakukan berarti akan menyakiti hati rakyat. “Sangat tidak setuju dengan ide pembubaran KPK. Pada saat semangat untuk perang dan berantas korupsi sedang dikobarkan dan dikumandangkan oleh seluruh elemen bangsa, tiba-tiba ada yang ingin membubarkan KPK,” ujar Ketua DPP Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin di Jakarta, Senin (3/10).

Anggota Komisi III DPR ini menilai, ide pembubaran tersebut menyakiti hati rakyat dan mengkhianati semangat reformasi untuk membersihkan Indonesia dari koruptor dan mafia hukum. “Di Indonesia yang korupsinya masih marak, tentu justru KPK harus dipertahankan dan diperkuat,” tuturnya. Ia menambahkan, KPK justru harus didorong menjadi lebih baik dalam kinerja pemberantasan korupsi. “Agar segera menuntaskan kasus yang tengah menjadi perhatian masyarakat,” kata Didi.
http://www.mediaindonesia.com/read/2…ti_Hati_Rakyat

SERANGAN TERHADAP KPK
Lagi, KPK kena serangan balik koruptor
Rabu, 27 Juli 2011 | 20:10

JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menghadapi ujian. Institusi ini dinilai tengah menghadapi serangan balik dari para koruptor terlebih setelah nyanyian mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin. “Sebagaimana biasanya ini serangan-serangan balik koruptor ke KPK. Kita lihat saja hasilnya,” kata Sekretaris Satgas Anti Mafia Hukum Denny Indrayana di kantor Presiden, Rabu (27/7).

Untuk itu, Denny meminta agar KPK tetap solid menghadapi ujian. Sejauh ini KPK masih bisa dipercaya lantaran digawangi oleh orang-orang yang memiliki integritas. “Pak Busyro selaku Ketua KPK saya pikir orang yang sangat memiliki integritas,” katanya.

Sebelumnya, Nazaruddin menyebutkan Wakil Ketua KPK, M Jasin dekat dengan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Nazaruddin pun menuding pimpinan KPK lainnya Chandra M. Hamzah dan Direktur Penindakan Ade Raharja pernah bertemu dengan Anas. Konon dalam pertemuan ini terjalin kesepakatan supaya kasus korupsi proyek wisma atlet SEA Games XXVI di Jakabaring, Palembang, tidak merembet ke mana-mana, cukup berhenti di Nazaruddin yang ditetapkan menjadi tersangka. Sebagai imbalannya, Chandra dan Ade akan diperjuangkan lolos menjadi pimpinan KPK periode berikutnya.

Sebagai kelanjutan tudingan ini, KPK pun telah membentuk Komite Etik pada Selasa kemarin, 26 Juli 2011, melibatkan unsur pimpinan, penasihat KPK, dan 2 tokoh masyarakat. Komite Etik dipimpin Abdullah Hehamahua, beranggotakan Busyro Muqoddas (Ketua KPK), Bibit Samad Rianto (Wakil Ketua KPK), Haryono Umar (Wakil Ketua KPK), Zaid Zainal Abidin (penasihat KPK), Sjahruddin Rasul (mantan pimpinan KPK), dan Marjono Reksodiputro (Guru Besar Universitas Indonesia). Perihal pembentukan Komite Etik ini, Denny menilai telah sesuai dengan UU KPK. Menurutnya, Presiden pun mendukung proses yang berjalan sesuai dengan UU. “Saya pikir tidak ada masalah dengan mekanisme internal itu. Kalau ada yang salah pasti dijatuhkan sanksi,” katanya.
http://nasional.kontan.co.id/v2/read…balik-koruptor

KPK kena serangan balik koruptor
Rabu, 27 Juli 2011 | 09:30 WIB

JAKARTA: KPK dinilai tengah menghadapi serangan balik dari koruptor sehingga disarankan untuk merapatkan barisan dan tetap mempertahankan kesolidan tim dalam menghadapi serangan tersebut.

Sekretaris Satgas Anti Mafia Hukum Denny Indrayana mengatakan menghadapi sejumlah tudingan dan serangan kepada KPK itu sebenarnya bisa diatasi dengan memperkuat majelis kode etik yang mengacu pada aturan internal lembaga itu yang cukup ketat. “Sebagai mana biasanya serangan balik ke KPK, saya pikir KPK mesti solid saja. Lakukan pemeriksaan kalau ada yang keliru pasti mereka akan ada mekanisme internalnya,” ujarnya di Istana Presiden, hari ini.

Denny mempercayai mekanisme kerja pengawas internal KPk masih bisa diandalkan untuk mengatasi persoalan yang muncul terkait dengan dugaan pelanggaran yang tudigkan seperti belakangan ini. “Kita berikan kesempatan KPK untuk bekerja dan dari situ kita lihat kalau ada yang salah pasti dijatuhkan sanksi,” ujarnya lagi.

Terkait dengan fenomena serangan yang selalu gencar menimpa Chandra Hamzah, salah satu pimpinan KPK, menurut Deny, ada kemungkina itu bentuk serangan balik atas dirinya sebagai risiko dari tuntutan kerja dalam memberantas korupsi. Dalam hal ini, tuturnya, sumua pihak tidak usah membuat kesimpulan dulu tapi memberikan kesempatan pada mekanisme penyelidikan untuk bekerja dalam menindak lanjuti semua tudingan tersebut.
http://www.bisnis.com/articles/kpk-k…balik-koruptor

Kasus Antasari Azhar: Akibat Serangan Balik Monster Mafia Hukum
Kamis, 22 September 2011 13:02:33

Jakarta – Kasus hukum mantan Ketua KPK Antasari Azhar yang berbelit-belit tak lepas dari peran monter mafia hukum yang bermain. Kasus Antasri ini sangat terkait dengan motif politik, bukan kasus seksual yang sengaja dimainkan oleh Jaksa Penuntut Umum, Cirus Sinaga.

“Sekarang ini budaya di negara mafia hukum yang berkembang adalah bagaimana monster mafia itu melakukan serangan balik kepada orang yang ingin bongkar kesesatan hukum. Dan itulah yang mengakibatkan orang-orang seperti Anatsari jadi korban serangan balik budaya negara mafia hukum,” jelas Johnson Panjaitan, dalam acara bedah buku “Testimoni Antasari Azhar” di Rumah Perubahan, Komplek Duta Merlin, Jakarta Pusat, Kamis (22/9). “Begitu hebatnya Rani Juliani diumpetin dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Bahkan sampai sekarang kita tidak tahun keberadaan Rani. Bagi saya, betapa gampangnya motif seksual digunakan dalam kasus Antasari,” ujarnya

Dalam kesempatan sama, Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia, Otto Hasibuan, menyatakan, Peninjauan Kembali Antasari Azhar pengadilan Jakarta Selatan, yang paling dinantikan adalah bukti-bukti yang bakal dihadirkan. “Kita akan lihat apakah bukti yang disampaikan itu bukti lama atau baru. Atau bukti lama, tapi penjelasannya yang baru. Mengenai saksi ahli yang diperiksa di pengadilan kan pernah diperiksa juga sebelumnya. Tapi kita lihat apakah akan ada keterangan baru di luar persidangan sebelumnya,” tutur Otto.

Hari ini, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang Peninjauan Kembali (PK) kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnain. Kali ini, sidang mengagendakan pemeriksaan bukti baru (novum) dan mendengarkan keterangan saksi ahli. Salah satu saksi ahli yang dihadirkan adalah ahli forensik dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Dr. Abdul Mun’im Idris, SpF
http://www.pdp.or.id/page.php?lang=i…w&news_id=5489

Tragis sekali, Ketua DPR justru yang mempelopori?
Marzuki Alie Pelopori Pembubaran KPK
Sabtu, 30 Juli 2011 | 04:01 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie menyerukan agar Komisi Pemberantasan Korupsi dibubarkan jika tudingan Muhammad Nazaruddin mengandung kebenaran. “Sebaiknya (KPK) bedol desa, atau lembaganya dibubarkan saja,” kata dia di gedung DPR kemarin.

Tidak hanya itu, dia juga mengimbau agar para koruptor diampuni. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ini mengusulkan untuk memutihkan semua kasus korupsi yang pernah terjadi di masa lalu. “Kita maafkan semuanya. Capek kita ngurusin masa lalu terus,” kata Marzuki. Setelah pemutihan dilakukan, dana yang ada di luar negeri diminta masuk namun dikenai pajak.

Sebelumnya, bekas Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazaruddin, yang kini jadi buron di luar negeri, menuding KPK terlibat pengaturan penyidikan kasus wisma atlet yang menjerat dirinya. Ia menuding petinggi KPK, Chandra M. Hamzah, dan Deputi Bidang Penindakan Ade Rahardja membuat kesepakatan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum untuk melokalisasi kasus. Tudingan ini telah dibantah oleh Chandra, Ade, maupun Anas Urbaningrum.

Pernyataan Marzuki juga menyambar Panitia Seleksi Pemimpin KPK, yang tengah bekerja. Menurut dia, jika memang tak ada lagi sosok yang kredibel memimpin KPK, sebaiknya lembaganya dibubarkan saja. “Panitia Seleksi harus jujur.”

Pernyataan Marzuki menuai kecaman keras. Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi, Said Zainal Abidin, menilai Marzuki memposisikan diri sebagai penolak kehadiran komisi antikorupsi. Padahal kasus yang mengobok-obok pejabat KPK bermula dari ulah kader Partai Demokrat. “Wabahnya kan Partai Demokrat. Kalau mau dibubarkan, ya, wabahnya dulu yang dibubarkan.”

Said menegaskan, KPK sejauh ini sudah menjalankan fungsinya dengan baik. “Terbukti, banyak anggota Dewan yang terjerat kasus korupsi (ditangkap).”

Direktur Pusat Kajian Antikorupsi, Zaenal Arifin, menilai keinginan Marzuki mengampuni para koruptor menandakan pikiran Marzuki bertentangan dengan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat yang juga presiden, yakni Susilo Bambang Yudhoyono. “Boleh jadi ini juga ‘diderita’ anggota Partai Demokrat lainnya.”
http://www.tempo.co/hg/politik/2011/…349098,id.html

Ada kaitannya dengan berita di thread ini?
Kejagung Janji Usut Kasus Korupsi Marzuki Alie; SP3 Korupsinya akan Dikaji Ulang

 

Fahri Hamzah Lontarkan Ide Pembubaran KPK
Senin, 03 Oktober 2011 | 18:44 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta – Wakil Ketua Komisi Hukum DPR Fahri Hamzah melontarkan gagasannya untuk membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut dia, praktek KPK sebagai lembaga super telah mencederai prinsip demokrasi.

“Karena dalam demokrasi tidak ada yang namanya lembaga super,” ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera ini dalam rapat konsultasi antara DPR dan KPK di ruang rapat pimpinan DPR, Senin, 3 Oktober 2011.

Menurut Fahri, dengan predikat sebagai lembaga super, KPK cenderung tidak mau diawasi. “Padahal dalam demokrasi prinsipnya adalah keterbukaan.”

Fahri menambahkan, dengan adanya lembaga super yang mengurusi korupsi juga membuat lembaga penegak hukum lainnya, seperti kepolisian dan kejaksaan, jadi enggan mengungkap kasus-kasus korupsi. “Karena mereka pikir sudah ada lembaga lain yang mengurusinya,” ujarnya.

Fahri juga mempertanyakan pemihakan pemerintah soal anggaran lembaga penegak hukum. Menurutnya, pemerintah memiliki kebijakan yang berbeda soal anggaran untuk KPK, kepolisian, dan kejaksaan. “Kejaksaan minta anggaran Rp 6 triliun dikasih Rp 2 triliun, kepolisian minta Rp 34 triliun dikasih Rp 31 triliun. KPK minta x dikasih x plus satu,” ujarnya.

Menanggapi serangan-serangan Fahri ini, Ketua KPK Busyro Muqoddas menjawab dengan tenang. Menurut Busyro, ia dan pimpinan komisi antikorupsi lainnya tidak keberatan jika KPK memang dibubarkan kembali oleh DPR karena KPK pun dilahirkan oleh Dewan. “Apa boleh buat kalau memang mau dibubarkan. Kami juga hanya menjalankan amanat undang-undang. Tidak ada masalah buat kami,” kata dia dalam rapat tersebut.

Busyro juga mempersilakan Fahri dan partainya, Partai Keadilan Sejahtera, mengajukan pembubaran KPK secara hukum. Ia mengaku tak merasa terganggu dengan pernyataan Fahri di berbagai media yang mengusulkan pembubaran KPK. “Kalau itu misalnya serius Pak Fahri mempunyai agenda pembubaran KPK, silakan saja lewat Fraksi PKS, dan seterusnya lewat jalur hukum,” ujarnya.

Namun Busyro menegaskan selama KPK masih berdiri, dia dan pimpinan KPK lainnya tak akan berhenti bekerja. Ia juga mengatakan KPK tak akan mau diintervensi oleh partai politik mana pun. “Karena ini lembaga politik (DPR), mohon dipahami kami tidak punya agenda politik apa pun dan mohon dipahami bahwa kami tidak mungkin bisa diintervensi oleh partai politik besar, sedang, kecil atau apa pun juga.”
http://www.tempointeraktif.com/hg/po…359670,id.html

Sikap Keras Fahri Hamzah ke KPK, terkait ‘track record’nya yang bermasalah dengan KPK?

 

—————

Namanya MAFIA, pasti organisasi seperti itu punya semua alat perlengkapannya demi menjaga agar mereka tetap bisa menjalankan operasi agar tetap mulus. Yang namanya MAFIA, pastilah punya kaki tangan di berbagai institusi resmi, LSM, dan swasta. MAFIA itu pastilah menanamkan pengaruhnya atau menaruh ‘orang-orang’nya di Parlemen (politisi), di Kementerian (birokrasi), di Media (corong kepentinagn si MAFIA untuk memprovokasi), di kalangan penegak hukum (Jaksa, Hakim, Polisi), LSM, dan bahkan di dunia artis …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: