Cara Pemberantasan Korupsi di Masa Kolonial

Cermin Bersih Korupsi dari Daendels

Tak beda dengan masa kini, Hindia Belanda pada awal 1800-an adalah sebuah pemerintahan yang payah. ‘Perompak’ menguasai perairan Jawa dan Selat Malaka. Arus perdagangan pun macet karena sisa blokade dari Inggris masih terasa. Meski produk melimpah, komoditi perdagangan banyak menumpuk di pelabuhan. Perusahaan dagang VOC pun bangkrut karena tak mampu bayar utang. Di negerinya sendiri, Belanda pun takluk kepada Prancis.

Dalam situasi murung itulah, Herman Willem Deandels menduduki jabatan gubernur jenderal di Hindia Belanda. Setelah menempuh perjalanan 10 bulan, Deandels mendarat di Anyer pada 1 Januari 1809. Ia kemudian melanjutkan perjalanan ke Batavia untuk menemui Gubernur Jenderal Albertus Henricuk Wiese untuk melakukan serah terima kekuasaan yang dilakukan tiga hari kemudian, yakni pada 4 Januari 1808.

Sebelum datang ke Belanda, Deandels pun sudah dibekali data dari Komandan Divisi XII Prancis yang lebih dahulu dikerek ke Jawa. Laporan itu juga sudah diterima atasan Deandels, yakni Napoleon Bonaparte. Isi laporannya adalah buruknya sistem administrasi pemerintahan sehingga sangat membahayakan para pemimpin, seperti gubernur jenderal, para residen, dan pejabat Eropa lainnya. Kondisi moral pegawai rusak karena mereka mengorbankan kehormatan dan kepentingan negara yang seharusnya diembannya.

Sejarawan UI Djoko Marihandono menyatakan pesan yang disampaikan Napoleon kepada Deandels sebelum berangkat ke Jawa pascadibubarkannya VOC, salah satunya adalah agar dia segera membereskan kebobrokan administrasi pemerintahan. Suap merajalela, para pegawai melegalkan perdagangan gelap, memanipulasi bobot penyerahan komoditi ekspor, sampai pada penerimaan kerja wajib yang menindas penduduk pribumi.

Menurut Joko, kebobrokan administrasi pemerintahan saat itu dilakukan oleh semua pejabat dari gubernur jenderal sampai pejabat terendah. Masalah yang seharusnya menjadi pekerjaan di Pemerintahan Tinggi tidak pernah dilaksanakan karena gubernur jenderal sebelumnya tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

“Apa yang yang telah diinstruksikan oleh gubernur jenderal tidak pernah berhasil dan tidak pernah menyentuh akar persoalan. Justru yang sangat menonjol adalah upaya untuk memperjuangkan diri kepentingan pribadi. Bahkan, tidak jarang terjadi gubernur jenderal ditipu dengan persekongkolan oleh anggota dewan untuk melindungi kejahatan yang dilakukannya,” tutur Joko pada diskusi mengenai VOC di Jakarta, akhir Mei silam.

Melihat kenyataan buruk itu, maka Daendels segera melakukan langkah drastis di dalam merehabilitasi birokrasi yang saat itu tidak efektif. Bahkan, dia kemudian menampilkan diri sebagai penguasa ‘tangan besi’. Ini, misalnya, ditunjukkan dengan ikut menembak langsung beberapa pejabatnya yang terlibat dalam kasus korupsi.Beberapa langkah Daendels di dalam menertibkan birokrasi agar muncul pemerintahan yang bersih dengan memerangi ketidakefesienan. Dan, paling tidak, ada lima langkah yang dilakukan Daendels itu.

Pertama adalah melarang seluruh pegawai pemerintah untuk berdagang. Dalam hal ini, dia juga dalam waktu yang bersamaan menaikkan gaji semua pegawai pemerintahan. Daendels saat itu pun yakin, salah satu faktor terjadinya korupsi memang karena rendahnya gaji yang diterima pegawai pemerintah. Standar baru penggajian dari tingkat tinggi hingga paling rendah ditetapkan.

Bahkan, lanjut Joko, bila sebelumnya hanya pejabat Eropa saja yang terima gaji, sementara pejabat pribumi hanya menerima tanah sebagai penggantinya, dalam aturan baru ini, Daendels memutuskan untuk memberikan gaji setiap bulan secara teratur, termasuk kepada para bupati dan pembantunya. “Sebagai imbalan dari kenaikan gaji, maka pegawai pemerintah pun diminta Daendels untuk bekerja keras dan jujur. Selain itu, dia juga menyatakan, akan menghukum berat kepada siapa saja yang melanggar perintah ini,” kata Joko.

Langkah Daendels kedua adalah melarang para pegawai pemerintah menerima atau mengirim parsel dan paket. Perintah ini dikeluarkan tak lama setelah ia menerima laporan bahwa para bupati punya kewajiban menyetor uang pengakuan (uang bakti) kepada gubernur. Ia menyatakan, penerimaan dan pengiriman parsel adalah tindak korupsi pasif sebab para pejabat yang menerimanya akan merasa terganggu sehingga mengorbankan kepentingan negara.

Langkah Daendels semakin drastis ketika dia kemudian mencabut aturan gubernur jenderal pada 1743 dan 1797 yang menyatakan, pejabat pemerintah boleh menerima hadiah. Keputusan Daendels ini dikuatkan oleh Dewan Hindia dengan mengeluarkan peraturan pada 9 Februari 1808. Akibatnya, setelah itu, tegas dinyatakan bahwa penerimaan hadiah oleh pejabat adalah pelanggaran. Apabila hal itu diketahui pemerintah, pelakunya akan dihukum. Dan, apabila orang yang memberikan hadiah itu tidak dapat dicegah, hadiah itu harus diserahkan kepada negara.

Tindakan penertiban birokrasi ketiga dari Daendels adalah ketika dia membenahi ketetapan ukuran berat dan harga komoditi perdagangan. Dia rupanya sadar bahwa selama ini di Hindia Belanda tidak ada ukuran standar tentang penyerahan hasil komoditi dagang kepada pemerintah. Ia mengetahui juga bahwa banyak pegawai pemerintah yang mengambil keuntungan dari kesempatan ini. Dan, akibat aturan ini, para pejabat Eropa dan pribumi tidak mungkin lagi mempermainkan bobot timbangan hasil bumi ketika hendak dimasukkan ke dalam berbagai gudang pemerintah.

Tindakan keempat Daendels adalah menetapkan peraturan penyusutan komoditi perdagangan. Peraturan ini dikeluarkan karena dia menemukan berkurangnya penyusutan bobot lebih dari 30 jenis komoditi dagang yang diserahkan penduduk kepada pemerintah. Daendels menggariskan bahwa penyusutan bobot itu tidak boleh lebih dari dua persen. Ia pun mengawasi dengan ketat para pegawai administratif yang bekerja di pergudangan pemerintah.

Tindakan pembersihan birokrasi kelima yang dilakukan Daendels adalah dengan menetapkan aturan mengenai pembalakan hutan. Ini juga dilakukan setelah dia mendapat informasi tindakan korupsi para mantan pejabat VOC yang mengeksploitasi kekayaan alam, dalam hal ini kayu jati, secara besar-besaran untuk kepentingan pribadi.

Menurut dia, hutan adalah milik negara dan harus dikelola oleh dinas yang mengelola kehutanan. Untuk itu, bila ingin melakukan penebangan, harus mendapat izin. Dan, untuk menghindari penyelewengan izin dan pembalakan liar, mulai saat itu pemerintah mengeluarkan kode rahasia tentang asal-muasal kayu jati. Semenjak itulah, muncul kode, misalnya, S1 bagi kayu jati asal Surabaya, G2 bagi kayu jati asal Gresik, R3 asal Rembang, P6 asal Pekalongan, dan T7 asal Tegal.

Adanya langkah tegas dari Daendels, maka bagi kalangan birokrat pemerintah, dia kemudian memang menjadi sosok yang ditakuti. Dengan gaya kepemimpinan militernya, Daendels bisa meminimalisasi korupsi. Tak hanya hukuman denda dan kehilangan jabatan bagi pegawai yang terbukti melakukan korupsi, Daendels tak segan menerapkan hukuman mati.

“Sebagai orang yang mengagumi Revolusi Prancis dan Napoleon Bonaparte, Daendels merupakan sosok yang berhasil menjalankan salah satu instruksi utama Napoleon kepadanya, yakni menciptakan pemerintahan yang bersih yang mengangkat martabat dan kemuliaan bangsa Prancis ketika sesaat menguasi wilayah di Hindia Timur itu,” tandas Joko Marihandono. N Muhammad subarkah

Semoga korupsi dapat segera diberantas di negeri kita sehingga dapat menciptakan keadilan serta kesejahteraan bagi rakyat

Sumber:<a title="Link: http://koran.republika.co.id/koran/203/143663/Cermin_Bersih_Korupsi_dari_Daendels

OnClick: None” href=”http://koran.republika.co.id/koran/203/143663/Cermin_Bersih_Korupsi_dari_Daendels&#8221; target=””>http://koran.republika.co.id/koran/2…_dari_Daendels

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: