Ada Udang Dibalik Mulut Fahri Hamzah?

Fahri Hamzah Berseberangan Dengan PKS
Selasa, 4 Oktober 2011 | 14:35 WIB

INILAH.COM, Jakarta – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) menyatakan tetap mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun PKS menilai KPK harus dibenahi kembali. “Ada masukan-masukan kepada kita, KPK sudah mulai kurang komitmen pemberantasan korupsi. Pembenahan harus melalui mekanisme yang berlaku,” ujar Ketua Fraksi PKS Mustafa Kamal di Gedung DPR, Senayan, Selasa (4/10/2011).

Menurutnya, sesuai dengan prinsip partai, PKS selalu menjunjung tinggi pemberantasan korupsi. Untuk itu tidak ada alasan untuk melakukan pembubaran KPK, tetapi dengan perbaikan dari sisi kinerja. “Kita sedang kumpulkan masukan dari masyarakat dari Komisi III, LSM dan berbagai pihak. Akan kita serap semuanya dalam rangka pemilihan pimpinan KPK. Pembahasan undang-undang, kita punya tatib di PKS ada suara-suara yang menyampaikan pendapat, akan diberi masukan saling mengisi saling tausiah,” ungkapnya.

Terkait dengan pernyataan Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi PKS Fahri Hamzah yang ingin KPK dibubarkan, Mustafa mengatakan hal itu hanya sebagai dinamika demokrasi di partai. “Kita menghargai ekspresi kebebasan berpendapat. Di PKS ada dinamika juga perbedaan pendapat yang diperkenankan. Semua aspirasi akan kita dengar akan diproses sesuai platform PKS menjunjung tinggi pemberantasan korupsi,” pungkasnya
http://nasional.inilah.com/read/deta…gan-dengan-pks

Komisi III (Wakil Ketuanya, Fahri Hamzah) Musuhi KPK,
Ada ‘Udang’ di Balik Kasus

Selasa, 4 Oktober 2011 | 16:48 WIB

INILAH.COM, Jakarta – Indonesia Corruption Watch (ICW) sayangkan sikap komisi III DPR yang cenderung tidak mendukung KPK dalam menangani kasus korupsi. ”Tidak hanya alergi kepada KPK, saat ini mereka bahkan sudah pada level ingin membubarkan KPK,“ ucap peneliti ICW, Donal Fariz ketika dihubungi oleh INILAH.COM, di Jakarta, Selasa (4/10/2011).

Sikap yang tidak mendukung KPK untuk menangani korupsi, lanjut Donal, mencerminkan upaya DPR untuk membela teman sejawatnya yang terlibat ataupun yang berpotensi terlibat dalam kasus korupsi yang ditangani KPK. “Sikap Komisi III bisa dianggap melindungi pihak-pihak yang terlibat dalam kasus korupsi yang saat ini kasusnya disidik KPK,” tegas Donald.

Seperti diberitakan, rapat konsultasi antara pimpinan DPR, Komisi III, Polri, Kejaksaan Agung dan KPK berubah menjadi forum penghakiman terhadap eksistensi KPK. Para pimpinan KPK yang semula hanya mempersoalkan mekanisme pemeriksaan para pimpinan Banggar merembet hingga desakan membubarkan KPK.
http://nasional.inilah.com/read/deta…di-balik-kasus

Dipertanyakan, Aspirasi Siapa yang Diwakili Fahri Hamzah
04/10/2011 13:16 WIB

Politikindonesia – Kalau seorang wakil rakyat sudah melawan arus kehendak rakyat, artinya wakil rakyat tersebut sudah tidak sepantasnya duduk sebagai wakil rakyat. Pantas dipertanyakan, aspirasi siapa yang diwakili oleh wakil rakyat tersebut. Demikian pendapat yang dikemukakan dikemukakan oleh Anggota Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum (Satgas PMH) Mas Achmad Santosa menanggapi niat politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah yang ingin membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pria yang akrab disapa Ota itu beranggapan, niatan Fahri itu tidak perlu ditanggapi serius. Tak usah digubris. Jangan sampai pula, kerja pemberantasan korupsi terganggu. “Kerja pemberantasan korupsi jangan sampai terganggu hanya karena usulan Fahri itu,” ujar Ota, kepada pers, di Jakarta, Selasa (04/10). Kepada KPK, Ota menyarankan untuk tidak terlalu memperdulikan pernyataan seperti itu. KPK jangan membuang waktu dan energi hanya melayani perdebatan soal pembubaran KPK. “Nyatanya, KPK dikehendaki rakyat dan masih menjadi etalase bangsa.”

Kata Ota, dalam forum internasional, justru yang paling banyak diperbincangkan adalah sepak terjang KPK. Lembaga anti korupsi Indonesia ini dinilai punya gigi dalam pemberantasan korupsi. Ota menyatakan itu karena ia kerap hadir dalam diskusi internasional tentang pemberantasan korupsi. “Jadi sebaiknya para anggota DPR, khususnya Komisi III berpikir keras bagaimana mempercepat pemulihan kepercayaan rakyat terhadap polisi, jaksa, dan peradilan,” saran Ota.

DPR juga disarankan untuk lebih serius mengamati, mengawasi, dan melakukan penilaian terhadap program-program dan rencana aksi pembenahan peradilan, kejaksaan, dan kepolisian yang tersebar dalam berbagai rencana aksi dan Inpres. Ota berpendapat, wacana publik sebaiknya diarahkan ke hal-hal yang sifatnya visioner dan membangun serta memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga penegakan hukum.

Memang benar, ujar Ota, KPK bukanlah lembaga yang tidak punya kelemahan. KPK memang perlu upaya perbaikan dan penguatan. Namun, bagi Ota, wacana pembubaran KPK berarti melawan kehendak rakyat. “Kalau wakil rakyat sudah melawan arus kehendak rakyat artinya wakil rakyat tersebut sudah tidak sepantasnya duduk sebagai wakil rakyat. Aspirasi siapa yang diwakili?” pungkas dia.
http://www.politikindonesia.com/inde…i-Fahri-Hamzah

Fahri Hamzah Dapat Pesanan Bubarkan KPK

Media-sms.com – Pernyataan Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fahri Hamzah meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebaiknya dibubarkan menunjukkan adanya kekhawatiran semakin banyak anggota DPR menjadi pesakitan. “Ya bisa dikatakan sebagai bentuk kekhawatiran karena selama ini sudah banyak anggota Dewan yang terlibat dalam pidana korupsi. Mereka khawatir KPK akan lebih banyak menjerat anggota dewan,” ujar Pengamat Hukum Pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar, Senin (20/6).

Kemarin dalam RDP Komisi III dengan pihak Kejaksaan Agung, Polri dan KPK, Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi PKS Fahri Hamzah Fahri mencetuskan bahwa keberadaan KPK tidak diperlukan lagi. Sehingga ke depan pemerintah harus menguatkan lembaga penegak hukum yang ada seperti Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan. “Yang benar kalau KPK tidak diperlukan karena Kepolisian, kejaksaan, pengadilan kita sudah kuat. Kalau kita melihat KPK semakin diperlukan, itu sebenarnya gagal,” cetus Fahri.

Sebaliknya menurut Fickar, anggota Dewan tidak perlu khawatir akan sepak terjang KPK terhadap upaya penegakan hukum khususnya pemberantasan korupsi, jika memang apa yang dilakukan anggota Dewan sudah sesuai kewenangan dan tidak melakukan perbuatan korupsi.”Jadi kalau dia tidak melakukan apa-apa, kenapa kita takut KPK galak,” ujarnya.
Selain itu, Fickar menduga, kecurigaan lain mengapa Fahri Hamzah mengeluarkan pernyataan itu, adalah karena Fahri dimanfaatkan atau digunakan untuk kepentingan tertentu. “Seorang politikus kalau ngomongnya dengan bisa berdasarkan pesanan, kepentingan tertentu, misalnya ada kelompok tertentu, ketakutan kekhwatian, agak galak KPK,” ujarnya.
http://media-sms.com/?p=4231

Pukat UGM: Logika Politik Fahri Hamzah Mundur
Selasa, 4 Oktober 2011 17:14 WIB

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Pernyataan Wakil Ketua Komisi Hukum DPR, Fahri Hamzah, mengenai pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai kecaman.

Pengamat pusat kajian anti korupsi (pukat) Universitas Gajah Mada, Hifdzil Alim, Selasa (4/10), menegaskan tidak etis apabila anggota DPR melontarkan pandangan seperti itu.

Menurut Hifdzil, pernyataan tersebut merupakan bentuk kemunduran logika politik Fahri. Bahkan, Hifdzil menduga, pernyataan Fahri terlontar karena terlibat kasus.

Pernyataan Fahri Hamzal terlontar saat DPR menggelar rapat konsultasi dengan KPK, Jaksa Agung, Basrief Arif, dan Kapolri, Timur Pradopo, Senin (3/10) di Gedung DPR, Jakarta.

Saat itu, Fahri melontarkan pernyataan bahwa institusi superbodi seperti KPK tak boleh ada dalam demokrasi. Terlebih, menurutnya, terdapat dugaan keterlibatan pimpinan KPK dalam kasus korupsi.

Namun, Fahri Hamzah bukanlah satu-satunya politikus yang menyerukan pembubaran KPK. Tercatat, beberapa politikus di DPR pernah berkata demikian seperti Patrialis Akbar, dari PAN dan Ketua DPR, Marzuki Ali.
http://www.metrotvnews.com/read/news…-Hamzah-Mundur

—————–

Kalau personil KPK jelek, bukankah DPR (khususnya Komisi III, dimana Fahri Hamzah sebagai Wakil Ketuanya) banyak terlibat memilihnya saat ‘fit and prooper test?’. Kalau personil KPK ‘cacad’, tentu bukan Lembaganya yang harus dibubarkan dan ditutup, ibarat banyak politisi DPR dinilai rakyat brengsek dan busuk (seperi kata survei terakhir), bukan berarti DPR-nya yang harus dibubarkan! Lalu, si Fahri itu membawa kepentingan siapa? Soalnya partainya sendiri, PKS, tak sependapat dengan ucapan dan ideanya yang sesat itu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: